Taufik Gerindra: Pak Djarot Mau Mundur, Berpikirnya Mundur Juga

Loading...

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik menyebut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengalami kemunduran dalam berpikir, seiring masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober 2017 mendatang.

Taufik melontarkan hal tersebut terkait keinginan Djarot akan adanya revisi UU 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Sebagai ibukota negara, agar kedepannya Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD atas usulan presiden.

"Kok jadi malah mundur berpikirnya? Mungkin karena Pak Djarot mau mundur kali ya makanya berpikirnya mundur juga," sindir Taufik dihubungi wartawan, Selasa (19/9/2017).

Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu itu, keinginan Djarot adalah kemunduran demokrasi.

"Itu contoh kemunduran demokrasi menurut saya, kenapa enggak ada pemilihan langsung? Saya tahu, dari dulu pikiran itu sudah ada dari zaman Ahok yang mau dipilih Presiden," paparnya.

Taufik menambahkan, dirinya tidak mempersoalkan jika ada revisi UU 29 Tahun 2007. Tetapi revisi itu bukan soal mekanisme pemilihan kepala daerah di Jakarta.

"Soal revisi UU 29 Tahun 2007 saya setuju aja pada fungsi ke ibukotaan. Itu kan undang-undang khusus ibukota negara (tapi soal) fungsinya, jadi jangan pemimpinya," paparnya.

"Misal gini, ibu kota negara kayak apa fungsinya. Ini kan gak terlalu jelas. Soal keuangan, gimana sih keuangan ibu kota negara, kan gak begitu jelas," tandas Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini.

Lebih jauh ia yakin usulan Djarot tidak akan disetujui ketika rancangan undang-undangnya sampai di DPR.

"Sudahlah, lebih baik (Djarot) khusnul khatimah, mundur dengan baik gitu lho," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Djarot mendorong revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta Sebagai ibukota negara. Salah satu usulan Djarot terkait revisi itu, yakni ia ingin kedepannya Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD berdasarkan usulan dari presiden, sedangkan wagub dipilih gubernur.

Usulannya ini disampaikan mengingat perhelatan Pilkada DKI secara langsung rawan konflik dan menimbulkan kegaduhan. Hal itu berkaca dari Pilkada DKI 2017 beberapa waktu lalu.

"Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintahan Jakarta dengan Presiden. Apakah tidak mungkin kepala daerah (DKI Jakarta) cukup dipilih lewat DPRD dan diajukan (oleh) Presiden? Kemudian wagub dipilih sendiri oleh gubernurnya supaya klop," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/9/2017).

"Saya memaknai demokrasi dalam demokrasi daerah khusus ini tidak hanya bisa dimaknai dengan one man one vote. Bisa juga dipilih oleh DPRD atas usul dari presiden," jelas Djarot.

Sumber:netralnews.com